Problematika Rekaman Tanpa Izin sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perzinahan antara Kepastian Hukum dan Perlindungan Privasi
DOI:
https://doi.org/10.37481/jmh.v6i2.2070Keywords:
Unauthorized recording, Evidence law, Adultery, Legal certainty, Privacy rightsAbstract
This study examines the legal status of recordings obtained without consent as evidence in adultery cases, particularly in relation to the tension between legal certainty and the right to privacy. The main problem lies in the absence of clear legal standards governing the admissibility of such evidence, which creates uncertainty in judicial practice. This research aims to analyze the validity of unauthorized recordings as evidence and to assess their implications for privacy protection within the Indonesian legal framework. The study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, focusing on relevant regulations such as the Criminal Procedure Code, the Electronic Information and Transactions Law, and the Personal Data Protection Law, as well as constitutional court decisions. The findings indicate that although such recordings may be considered as supporting evidence under certain conditions, their use raises serious concerns regarding violations of privacy rights. The lack of consistent legal interpretation further complicates their admissibility in court. Therefore, clearer legal guidelines are necessary to balance evidentiary needs with the protection of fundamental rights.
References
Ardiansyah, R. (2022). Legalitas alat bukti digital dalam perspektif hukum acara pidana. Jurnal Hukum dan Peradilan, 11(2), 155-170.
Efendi, J., & Ibrahim, J. (2021). Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris. Prenadamedia Group.
Firmansyah, R. (2023). Validitas alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana Indonesia. Jurnal Hukum Progresif, 11(2), 145-158.
Handayani, S. (2023). Perlindungan data pribadi dan implikasinya terhadap hak privasi. Jurnal Hukum dan Teknologi, 5(2), 101-115.
Hidayat, T. (2022). Perlindungan hak privasi dalam era digital di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 19(1), 87-102.
Ibrahim, J. (2020). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.
Iskandar, M. (2021). Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia. Jurnal Hukum Peradilan, 10(1), 45-60.
Kurniawan, D. (2022). Pembuktian tindak pidana dalam ruang privat. Jurnal Ius Constituendum, 7(1), 88-102.
Kusuma, R. (2022). Legalitas alat bukti elektronik dalam proses peradilan pidana. Jurnal Yustisia, 11(2), 210-225.
Laksana, Y. (2020). Disparitas putusan dalam perkara alat bukti elektronik. Jurnal Yudisial, 13(3), 245-260.
Lestari, D. (2021). Penerapan exclusionary rule dalam hukum pembuktian Indonesia. Jurnal Rechtsidee, 9(1), 66-80.
Marzuki, P. M. (2019). Penelitian hukum. Kencana.
Maulana, F. (2020). Prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana. Jurnal Lex Crimen, 9(4), 134-142.
Nugroho, A. (2020). Bukti elektronik dalam perspektif hukum acara pidana. Jurnal Yuridis, 7(2), 201-215.
Prabowo, A. (2023). Penerapan exclusionary rule dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jurnal Hukum Progresif, 12(2), 99-113.
Prasetyo, D. (2021). Perkembangan alat bukti dalam hukum pembuktian pidana. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(3), 456-472.
Putra, A. (2022). Hak privasi dalam perspektif hukum modern. Jurnal Konstitusi dan HAM, 14(2), 89-104.
Putri, S. (2021). Peran hakim dalam menilai alat bukti elektronik. Jurnal Rechtsvinding, 10(1), 67-80.
Rahmawati, I. (2021). Hak privasi dan perlindungan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(2), 123-138.
Santoso, B., & Arifin, Z. (2022). Reformulasi hukum pembuktian di era digital. Jurnal Rechtsvinding, 11(1), 33-47.
Saputra, H. (2020). Kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 55-70.
Sari, M., & Putri, L. (2022). Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara pidana. Jurnal Penelitian Hukum, 9(1), 55-70.
Setiawan, B. (2023). Exclusionary rule dan perlindungan hak tersangka. Jurnal Hukum Progresif, 12(1), 23-38.
Siregar, M. (2021). Perlindungan data pribadi dalam sistem hukum nasional. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(3), 211-225.
Sunggono, B. (2022). Metodologi penelitian hukum. Rajawali Pers.
Utami, N. (2020). Analisis yuridis penggunaan bukti rekaman dalam persidangan pidana. Jurnal Hukum dan Peradilan, 9(3), 321-335.
Wibowo, E. (2023). Kepastian hukum dalam penggunaan bukti digital di pengadilan. Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 77-90.
Wulandari, F. (2023). Diskresi hakim dalam pembuktian perkara berbasis digital. Jurnal Ilmu Hukum, 15(2), 134-148.
Yuliana, R. (2021). Kepastian hukum dalam penggunaan bukti elektronik. Jurnal Legislasi Nasional, 18(3), 201-215.
Zainuddin, A. (2021). Metode penelitian hukum dalam pendekatan normatif. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(2), 300-315.
