Tanggung Jawab Hukum Apoteker terhadap Pemberian Obat Keras Tanpa Resep Dokter di Fasilitas Pelayanan Apotek
DOI:
https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1144Keywords:
Legal Responsibility, Pharmacist, Presception Drug, Drugs StoreAbstract
Prescription drugs can only be obtained at certain health facilities, one of which is a pharmacy, where pharmacies, clinics, and hospitals provide two types of pharmaceutical services, namely the management of pharmaceutical supplies that include medical devices and disposable medical materials, and pharmaceutical services in clinical conditions. Prescription drugs can only be obtained at certain health facilities, one of which is a pharmacy, where the delivery can only be carried out by authorized health workers, namely pharmacists. Pharmacists at pharmacies can only dispense these prescription drugs based on a doctor's prescription. Based on Law Number 17 of 2023 concerning Health Article 320, there are two classifications of drugs, namely prescription drugs and non-prescription drugs. Prescription drugs are hard drugs, narcotics, and psychotropics, while nonprescription drugs are over-the-counter drugs and limited over-the-counter drugs. Prescription drugs are dispensed by pharmacists at pharmacy facilities. While nonprescription drugs can be obtained without requiring a prescription from a doctor. These non-prescription drugs can be obtained from pharmaceutical service facilities or other facilities permitted by laws and regulations such as hypermarkets, supermarkets, and minimarkets. The authority, rights, and obligations of pharmacists in carrying out their profession cover various aspects, from ethical responsibilities to compliance with applicable laws and regulations. Legal Regulations Based on the Health Law Health Law Number 17 of 2023 provides a clear regulatory framework regarding drug classification, including the role of pharmacists in distributing prescription drugs.
References
Antonio, K. L. R. S. M. (2022). Tanggungjawab Pelaku Usaha Apotek Bumi Terhadap Konsumen Atas Peredaran Vaksin Tidak Memenuhi Standar Farmasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlidungan Konsumen. Maleo Law Journal, 6(2), 217-232.
Destyarini, N. (2023). Legal Compliance Pada Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi Di Indonesia. CREPIDO, 5(1), 42-53.
Fauzia, R. R. (2019). Budaya Hukum Apoteker dalam Pemberian Informasi, Edukasi dan Penyerahan Obat Keras (Daftar G). Sintax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 4(10), 125-138.
Fitri Zakiah, Sri Muharni, Titin Rostinawati, Anton Kuswanto, Pelayanan Farmasi Simulasi Apotek. Jakarta, Buku Kedokteran GEC, 2017.
Ikhsan, M., & Wahab, S. (2021). Kepastian Hukum Tenaga Kefarmasian Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Kefarmasian. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, 1(02), 106-120.
Komalasari, V. (2020). Tanggung Jawab Apoteker Dalam Pelayanan Obat Dengan Resep Dokter. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 1(2), 226-245.
Kurniawan, A., Sibuea, H. P., & Atmoko, D. (2023). Praktek Profesi Apoteker Dalam Perspektif Asas Negara Hukum. Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online), 4(3), 1363-1375.
Legowo, M. I. (2019). Implementasi Tanggung Jawab Pengelola Apotik Terhadap Konsumen Obat. JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT, 16(2).
Mailuhuw, H. V., Pesulima, T. L., & Hetharie, Y. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Obat Antibiotik Tanpa Resep Dokter. PATTIMURA Law Study Review, 1(1), 336-346.
Moh. Anief, Penggunaan Obat Berdasarkan Khasiat dan Kegunaan, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2023.
Pratama, I. K. D. D., Habibi, H., & Suarna, I. N. (2022). Upaya Hukum Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter (Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Hindu). Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta, 5(2), 138-150.
RI, Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
RI, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek.
RI, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917 Tahun 1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi.
RI, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.
RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
RI, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
RI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.
Septianingsih, E., & Muin, F. (2024). Tanggung Jawab Hukum Administrasi Apotek Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter di Kabupaten Lebak Merujuk pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek. Jurnal Kewarganegaraan, 8(1), 8-23.
Siregar, A. S., & Darmawan, D. (2023). Jual Beli Obat Keras Tanpa Resep Dokter Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, 7(2), 214-222.
Wahyudin, W., & Nufus, L. S. (2022). Kebijakan Hukum Pelayanan Kefarmasian Di Indonesia (Suatu Tinjauan Penguatan Dan Perlindungan Hukum Apoteker Dan Pasien Pada Layanan Kefarmasian). Jurnal Risalah Kenotariatan, 3(1).
Yusriono, B. A., Berampu, L. T., & Yetti, Y. (2022). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Penjualan Obat-Obatan Golongan Obat Keras Secara Online. Journal of Science and Social Research, 5(3), 677-682.
