Kepastian Hukum Akta Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan Terkait Gugatan Pasangan dalam Pembagian Harta Karena Perceraian
DOI:
https://doi.org/10.37481/jmh.v6i3.2328Keywords:
Marriage Agreement, Unregistered Deed, Legal Certainty, Marital Property, DivorceAbstract
A marriage agreement is a legal instrument that enables spouses to regulate the property consequences of marriage. Legal uncertainty may arise when a marriage agreement has been executed in an authentic deed but has not been registered with the competent marriage registration authority and is subsequently invoked in a claim for the division of marital property following divorce. This study examines the legal status and legal certainty of an unregistered marriage agreement deed in disputes over property division following divorce. This research employs a normative juridical method using primary, secondary, and tertiary legal materials, with statutory, case, analytical, and conceptual approaches. The legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using grammatical and systematic interpretation. The analysis is based on Jan Michiel Otto’s Legal Certainty Theory and Subekti’s Consensualism Theory. The findings demonstrate that an unregistered marriage agreement deed remains legally binding between the spouses if it satisfies the requirements for a valid agreement and does not violate applicable law, religion, or morality. The authentic deed provides evidentiary force concerning the property regime agreed upon by the spouses. However, failure to register the agreement affects its enforceability against third parties because registration serves a publicity function. Therefore, legal certainty between the spouses derives from the agreement’s binding force, the evidentiary value of the authentic deed, and judicial enforcement, while legal certainty for third parties requires effective and consistent registration.
References
Aprindawati, A., Holijah, & Selma, M. Y. (2023). Analisis pembagian harta bersama setelah perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pangkalan Balai (Studi Putusan Perkara No. 458/Pdt.G/2020/PA.Pkb). Doctrinal, 8(1).
Dwisana, I. M. A., & Resen, M. G. S. K. (2021). Pembuktian harta bersama dalam perceraian perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin di Indonesia. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 6(3), 561–577. https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.p8.
Farida, N. Z., Djanuardi, & Mis, S. (2024). Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama pada pasangan tanpa perjanjian perkawinan dan istri yang menjalankan kewajiban suami dalam mencari nafkah berdasarkan perspektif hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 3(4), 155–173. https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4323.
Harvin, H., & Priandhini, L. (2021). Pengaturan hukum pemberian nafkah anak setelah perceraian orang tua dalam Undang-Undang Perkawinan. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 9(12). https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p17.
Jati, I. W. (2023). Perjanjian kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015. 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(2).
Kamila, M. Z. (2022). Dinamika politik dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 3(2), 207–220. https://doi.org/10.15575/as.v3i2.13542.
Putra, M. R. D., Susanti, D. O., & Ali, M. (2021). Prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga atas perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan. Jurnal Rechtens, 10(2), 123–140.
Putra, R. A. (2021). Hak dan kewajiban isteri dalam rumah tangga: Suatu telaah paradigmatik terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diponegoro Law Journal, 10(2), 446–463. https://doi.org/10.14710/dlj.2021.30248.
Putri, & Sugiastuti. (2023). Pembagian harta bersama pasca perceraian pasangan berbeda kewarganegaraan: Perbandingan hukum Indonesia dan Belanda. Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, 5(4). https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18640.
Putri, E. A., & Wahyuni, W. S. (2021). Penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian dalam hukum positif di Indonesia. Jurnal Mercatoria, 14(2), 94–106. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692.
Rivanda, F. A., & Dewi, G. (2022). Akibat hukum akta perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan dalam perkawinan campuran. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 13(1), 81–90.
Triyanita, N. P. A., et al. (2023). Pemenuhan hak-hak anak akibat perceraian orang tua berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Notarius, 16(2).
Wahjuningati, E. (2024). Kepastian hukum perjanjian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015. Maksigama: Jurnal Ilmiah Hukum, 18(1).
Widanarti, H. (2020). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Law, Development and Justice Review, 3(1), 121–141. https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i1.7999.
Zahra, R. N. K., Pujiyono, & Saptanti, N. (2023). Keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan dan akibat hukumnya. Proceeding of Conference on Law and Social Studies.
