Legislative Provisions Concerning Social Security for Online Ojek Drivers in Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.37481/jmh.v3i2.598Keywords:
Keywords: Law, Online Driver, Social Security, Online Transportation, WelfareAbstract
Indonesia's dense population is one of the triggers for the development of online transportation. In addition, many of Indonesia's workforce has low competence or non-skills, so the online motorcycle taxi profession is an option to be able to make ends meet. On the other hand, the status of online ojek drivers is partners, so there is no binding legal principle to be able to fight for the driver's welfare rights. Based on this background, this study aims to describe social security for online drivers based on aspects of legislation, so that it can be used as input for online transportation service providers to be able to make appropriate social security policies. To answer this, this research uses a qualitative approach with descriptive analysis. The method used to reveal the research phenomenon is the literature review method. Meanwhile, the data source used in this study is the law on work social security. The research topic is social security for online drivers in Indonesia. The results of the study show that in general the state has regulated labor welfare, as explained in Article 34 of the 1945 Act. However, specifically, the government has not provided regulations or laws that explain employment guarantees for workers in the online transportation sector. This condition is a loophole for online transportation entrepreneurs not to provide social security for their partners (online drivers).
References
Alawiyah, T., & Gultom, E. R. (2023). Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. GO-JEK Dengan Driver Berdasarkan Undang-Undang NO. 13 TAHUN 2003 tentang Ketenagakerjaan. UNES Law Review, 5(3), 713-724.
Cicih, L. H. M., Hayati, A. F., & Ardh, M. R. E. (2022). Partisipasi Pekerja Dalam Jaminan Sosial. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 8(2).
Ganie, A. J., & SE, S. (2023). Hukum Asuransi Indonesia. Sinar Grafika.
Hanifah, I. (2020). Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(2), 193-208.
Hartoyo, L. A. K., Denny, H. M., & Lestantyo, D. (2022). Studi Mengenai Persepsi Safety Driving pada Pengemudi Ojek Online. Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, 12(4), 939-946.
Kahpi, A. (2018). Pengupahan: Tinjauan Terhadap Permasalahan Ketenagakerjaan Di Indonesia. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 5(2), 67.
Kamim, A. B. M., & Khandiq, M. R. (2019). Mitra Pengemudi Gojek dalam Jeratan Ekonomi Berbagi Melalui Platform. Jurnal Studi Pemuda, 8(1), 57-74.
Khalid, Z. (2019). Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 18(3), 114-123.
Maria, A. (2019). ASPEK HUKUM TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA. Jurnal Bina Mulia Hukum, 3(2), 176-187.
Mawanda, M. K., & Muhshi, A. (2019). Perlindungan hukum mitra ojek daring di Indonesia. Lentera Hukum, 6(1), 33-52.
Michella, M., & Edalmen, E. (2022). Pengaruh Penghargaan, Lingkungan Kerja, dan Hubungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan, 4(4), 987-996.
Nugraha, F. (2020). Dampak Perkembangan Industri Transportasi Online Terhadap Sosial Ekonomi Pengemudinya Di Kota Banda Aceh. Jurnal Economica Didactica, 1(2), 40-52.
Prananda, R. R., & Aidi, Z. (2019). Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online. Law, Development and Justice Review, 2(2), 135-162.
Raharjo, T. W. (2019). Penguatan Strategi Pemasaran dan Daya Saing UMKM Berbasis Kemitraan Desa Wisata. Jakad Media Publishing.
Rozan, N. N., & Syawali, H. (2022, January). Tanggung Jawab Driver Ojek Online Akibat Jual Beli Akun Driver terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Perusahaan Pemilik Platform Transportasi Online Ditinjau dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 443-449).
Saputra, E., Mutiawati, A. I., & Langadhy, L. (2022). Analisis Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Usaha Mikro dan Kecil. CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis, 2(4), 80-94.
Sari, R., & Sastrawati, N. (2021). Sistem kemitraan Perusahaan Transportasi Online Grab dalam Perspektif Hukum Islam. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, 184-197.
Utami, T. R., Amrina, N., Jonfita, A. C., & Azhar, M. (2020). Rekonstruksi Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Online. Administrative Law and Governance Journal, 3(4), 578-593.
Wicaksono, D. A. (2020). Gamifikasi sistem kerja dan siasat pengemudi Gojek. Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2(2), 132-144.
Wicaksono, M. A. S. (2020). Penerapan Sanksi Penghentian Operasional Sementara dan Putus Mitra Sepihak Oleh PT. Gojek Indonesia Ditinjau dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. UNISKA LAW REVIEW, 1(1), 1-20.
Yorisca, Y. (2020). Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(1), 98-111.
